Fircolaw

Kelanjutan Pebentukan Holding BUMN, Pemerintah Tunggu Putusan MA

May 05th, 2017
Kelanjutan Pebentukan Holding BUMN, Pemerintah Tunggu Putusan MA

(JAKARTA – KANAL HUKUM) -  Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi (judicial review) mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 ke Mahkamah Agung sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni pada PP Nomor 44 Tahun 2005.

"Tinggal legalitas karena ada judicial review, ya tunggu saja. Daripada nanti dibilang yang mendasari holdingnya, PP-nya salah kan," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemkeu Sonny Loho di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/5).

Sonny mengatakan, pihaknya telah mengirimkan berkas jawaban pada MA untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan keputusan dari MA.

"Jadi kelihatannya posisinya tunggu judicial review-nya. Kalau judicial review tidak apa-apa, ya sudah (jalan terus),” ucap Sonny.

Ia melanjutkan, nantinya setelah ada keputusan dari MA, pihaknya akan melanjutkan pembentukan holding BUMN apabila diputuskan bahwa tidak ada yang dilanggar dari PP tersebut. “Kalau MA bilang PP-nya tidak sesuai, ya kita mesti revisi PP dulu," katanya. (KTN)

 

Copyright © 2017 kanalhukum.id All Right Reserved

Comment (1)

Leave a reply

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.