perbankan
Andi Budiyono

Andi Budiyono

(TANAH LAUT – KANAL HUKUM) – Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang mereka punyai.


Hal itu disampaikan Jokowi, usai memberikan hak kelola hutan desa dan hutan kemasyarakatan di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin.


Dalam kesempatan itu,  Jokowi menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.340 penerima di Provinsi Kalimantan Selatan, di Taman Wisata Labirin BP3T Pelaihari, Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Minggu (7/5).


Dalam sambutannya, Jokowi mengemukakan, saat ini dari 126 juta bidang yang harusnya memiliki sertifikat, tetapi yang tersertifikat baru 46 juta. Masih kecil sekali.Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, yang dulunya setahun hanya keluar sertifikat 400 ribu-500 ribu  tahun ini dirinya menargetkan 5 juta harus keluar. Tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta harus keluar sertifikat.

Menurut Presiden, hal itu dilakukan pemerintah karena yang menyebabkan sengketa di bawah ini yang namanya sertifikat. Ia menyebutkan, ada sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan masyarakat, karena belum pegang sertifikat.

“Ini adalah tanda bukti hak hukum. Kalau Saudara-saudara memiliki lahan atau sebidang lahan, inilah yang namanya hak property right yang seharusnya dari dulu diberikan oleh negara kepada rakyat. Di negara maju inilah yang diberikan kepada rakyat, supaya rakyat memiliki sebuah status tanda bukti hak atas tanahnya,” tegas Presiden.

Kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat, Presiden meminta agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

“Kalau mau dipakai untuk modal usaha silakan, tapi dihitung betul. Bisa mengembalikan tidak? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau tidak hati-hati, tidak usah. Tapi kalau usaha itu menguntungkan, nyicilnya bisa, silakan masukkan. Sekali lagi, kalau dapat uang dari bank hati-hati,” tutur Presiden.

Tampak hadir mendampingi dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

 

 

Copyright © 2017 kanalhukum.id All Right Reserved

(JAKARTA  - KANAL HUKUM) –  Implementasi kebijakan perlindungan pengelolaan kawasan gambut oleh para stakeholder diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga ekosistem gambut dari kerusakan lingkungan dan ancaman kebakaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewakili Menteri LHK, dalam mengawali Sosialisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bagi Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut di Jakarta (05/05/2017).


Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bertujuan untuk memperkuat peraturan sebelumnya yaitu  PP Nomor 71 Tahun 2014.


“Dalam PP No. 57 Tahun 2016, sudah dijelaskan bagaimana pengelolaan kawasan gambut yang harus dipatuhi oleh pemegang konsesi, mulai tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan”, ujar Bambang. Berkenaan dengan upaya perlindungan ekosistem gambut, terdapat tiga unsur penting dalam tahap pengendalian, yaitu pencegahan (kerusakan dan kebakaran), penanggulangan, dan pemulihan.

Bambang juga kembali mengingatkan, bahwa tujuan utama perlindungan gambut adalah, untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran di lahan gambut. Terkait penetapan tinggi muka air tanah (TMA) sebesar 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan, sebagai batas kriteria baku kerusakan gambut, disampaikan Bambang telah melewati beberapa kajian teknis.

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, yang menyatakan bahwa batas TMA tersebut dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut. “Dengan TMA 0,4 meter pada musim kemarau, air tanah masih bisa naik ke permukaan dan melembabkan tanah gambut sampai pada lapisan permukaan, dengan syarat bahwa permukaan pada wilayah budidaya harus ada vegetasi penutup”, jelas Nazir. Pada batas TMA ini, dikatakan Nazir, tanaman perkebunan dan tanaman HTI dapat tumbuh relatif baik, sebagaimana contoh perkebunan sawit di Bengkalis dan HTI di Kubu Raya.

Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Perlindungan Perkebunan, Dudi Gunadi, mewakili Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang menyampaikan bahwa, Kementerian Pertanian memprioritaskan upaya pencegahan kebakaran sedini mungkin. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan setiap perusahaan memiliki sarana prasarana penanganan hama penyakit dan pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan.

“Kedua kebijakan dari KLHK dan Kementan sama-sama mendukung upaya pencegahan kebakaran gambut, jadi tidak ada hal yang harus dipertentangkan, dan dapat saling melengkapi. Dengan demikian, diharapkan perusahaan perkebunan dapat mematuhi seluruh kebijakan yang berlaku”, ujar Dudi menutup paparannya.

 

 

Copyright © 2017 kanalhukum.id All Right Reserved

 

(JAKARTA – KANAL HUKUM) -  Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi (judicial review) mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 ke Mahkamah Agung sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni pada PP Nomor 44 Tahun 2005.

"Tinggal legalitas karena ada judicial review, ya tunggu saja. Daripada nanti dibilang yang mendasari holdingnya, PP-nya salah kan," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemkeu Sonny Loho di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/5).

Sonny mengatakan, pihaknya telah mengirimkan berkas jawaban pada MA untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan keputusan dari MA.

"Jadi kelihatannya posisinya tunggu judicial review-nya. Kalau judicial review tidak apa-apa, ya sudah (jalan terus),” ucap Sonny.

Ia melanjutkan, nantinya setelah ada keputusan dari MA, pihaknya akan melanjutkan pembentukan holding BUMN apabila diputuskan bahwa tidak ada yang dilanggar dari PP tersebut. “Kalau MA bilang PP-nya tidak sesuai, ya kita mesti revisi PP dulu," katanya. (KTN)

 

Copyright © 2017 kanalhukum.id All Right Reserved

(JAKARTA — KANAL HUKUM) -  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan KPPU soal persekongkolan tender jasa jack-up drilling rig services antara PT Cosl Indo dan Husky CNOOC Madura Limited. Pasalnya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan tidak menemukan fakta afiliasi ata persekongkolan seperti yang diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).


Ketua Majelis Hakim Irwan mengatakan,  berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh terlapor I dan terlapor II dalam perkara 03/KPPU-L/2016, menunjukkan tidak terdapatnya unsur-unsur persaingan tidak sehat mengingat proses tender sudah berjalan dengan benar.

“Pemohon keberatan, tidak dapat dipersalahkan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. Majelis berkesimpulan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemohon keberatan melanggar aturan tender,” tuturnya dalam amar putusan, Kamis (27/4/2017).

Atas dikabulkannya gugatan keberatan yang didaftarkan dengan nomor perkara 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN.Jkt.Sel ini, majelis hakim membebaskan pemohon keberatan PT Cosl Indo dari pembayaran denda Rp 11,6 miliar dan Husky-CNOOC Madura Limited Rp 12,8 miliar.


Atas putusan tersebut, kuasa hukum KPPU Nurul Fadilah mengatakan sejalan dengan dikabulkannya keberatan terlapor I dan II, tidak akan menyurutkan langkah Komisi untuk membuktikan adanya persekongkolan. Menurutnya, pihaknya memikirkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.


Sementara itu, kuasa hukum PT COSL Indo dan Husky-CNOOC Madura Limited, Teuku Raja Rajuanda dari kantor hukum Firmansyah and Co. mengatakan sudah dari awal putusan KPPU dinilai sumir. Hal itu mengingat Majelis Komisi tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan oleh saksi terlapor.


“Tentu puas, dan yang paling penting majelis hakim membatalkan putusan KPPU. Kami siap untuk proses hukum selanjutnya, karena memang tidak ada masalah dari tender kami ini,” ujarnya. (BI)

 

Copyright © 2017 kanalhukum.id All Right Reserved

 

 
 

Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan Freeport-McMoran Inc (FCX) telah mengancam Indonesia akan memperkarakan/menggugat ke dalam forum arbitrase internasional. Freeport berencana menggugat pemerintah ke arbitrase nasional jika tidak menemukan titik tengah dari perselisihannya dengan pemerintah. Freeport memberikan waktu 120 hari terhitung sejak Jumat, 17 Februari 2017 untuk berunding. Jika tidak ada kesepakatan, Freeport mengancam menggugat pemerintah ke arbitrase internasional.


Tentunya dalam persoalan ini Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan tunduk terhadap konstitusi Indonesia memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi apabila dikaitkan dengan Freeport yang beroperasi dan melakukan tindakan bisnis di Indonesia yang hanya berdasarkan perjanjian semata.


Dalam pandangan penulis, Freeport telah salah memandang posisi hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan Freeport tetap keukeh dan selalu berpendapat bahwa kontrak karya (KK) yang dibuat antara pemerintah dengan Freeport telah mengatur semuanya dan terdapat hak-hak Freeport dalam mengeksplorasi di wilayah Indonesia.


Babak baru polemik Freeport dan Pemerintah Indonesia ini muncul dikarenakan dikeluarkannya PP No.1 Tahun 2017. Dengan dikeluarkannya PP tersebut telah mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status perizinannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Konsekuensi hukumnya adalah dengan perubahan status perizinan tersebut maka gugurlah seluruh aturan yang telah dimuat dalam Kontrak Karya sebelumnya. Sehingga Freeport menolak menjadi IUPK dan tetap berpegang pada Kontrak Karya generasi kedua yang telah diteken sejak Tahun 1991 Silam.

Kedudukan Hukum Pemerintah Atas Kontrak Karya (KK)

Apabila kita telaah dalam hukum perdata, Pemerintah Indonesia merupakan subjek hukum perdata. pemerintah menjadi subjek hukum perdata apabila melakukan perjanjian-perjanjian. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan hukum perdata dan dalam pelaksanaannya tunduk terhadap hukum perdata maka dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum dan bukanlah wakil dari jabatan, sehingga tindakan pemerintah tersebut adalah perwujudan dari tindakan Badan Hukum.

Walaupun secara hukum perdata Indonesia dalam melakukan Perjanjian/Kontrak karya dengan Freeport tunduk dalam hukum perdata, namun persfektif hukum di atas tidak dapat dilepaskan dari posisi hukum Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kedaulatan dalam mengatur Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia.Posisi Indonesia sebagai Negara Berdaulat posisinya jauh di atas pelaku bisnis/usaha dan rakyat pada umumnya, sehingga apabila Freeport berpendapat bahwa Indonesia harus tunduk terhadap kontrak karya dan menyamakan pemerintah Indonesia sebagai pelaku usaha merupakan tindakan yang salah dan keliru secara hukum.

Selama ini Freeport tetap berpegang teguh bahwasanya kontrak karya yang merupakan suatu perikatan mempunyai status hukum yang sama dengan Undang-Undang, dalam hal ini UU Minerba. Namun perlu ditinjau bahwa Kontrak karya generasi kedua telah disepakati bahwasanya Freeport akan melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia dengan persyaratan tertentu dan melakukan pemurnian, namun sampai sekarang Freeport belum melaksanakan kewajibannya dan telah menyimpangi Kontrak karya generasi kedua tersebut.

 

Posisi Hukum Indonesia Di Arbitrase Internasional

Tentu menjadi pertanyaan besar kemanakah Freeport akan menggugat Indonesia, di Arbitrase manakah?. Terdapat beberapa ranah Arbitrase, seperti International centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID), atau dapat juga diajukan di Commercial Arbitration. Kalau melalui Commercial Arbitration Indonesia memiliki pengalaman yang bagus, dimana Indonesia Pernah menang melawan Newmont terkait penolakan Newmont dalam melakukan divestasi.

Selain ICSID dan Commercial Arbitration di atas, juga terdapat United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Peluang untuk diajukan di UNCITRAL dikarenakan dalam ketentuan Pasal 21 Kontrak karya menjelaskan "Bahwa setiap pelanggaran Kontrak wajib diselesaikan melalui cara Rekonsiliasi atau arbitrase sesuai dengan kaedah Arbitrase UNCITRAL."

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 Kontrak Karya di atas, Freeport juga telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaannya, dimana kedudukan hukum Freeport sendiri juga lemah. Hal ini dikarenakan Freeport telah melanggar ketentuan Kontrak Karya dengan tidak melakukan Divestasi dan pemurnian/pembangunan smelter yang telah disepakati dalam Kontrak Karya Generasi Kedua yang telah ditandatangani sejak Tahun 1991, dimana Freeport akan melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya pada tahun 2011 dan menyerahkannya kepada Pemerintah Indonesia dan melakukan pemurnian.

Yang jelas dalam hal ini tidak hanya Freeport saja yang dapat membawa kasus ini ke Arbitrase, Negara Republik Indonesia pun secara hukum dapat menggugat Freeport ke Arbitrase Internasional. Tidak hanya menolak melakukan divestasi maupun pemurnian, Freeport juga telah mengakibatkan dampak negatif secara lingkungan, HAM, sosial maupun ekonomi, khususnya di daerah Papua.

Selain pasal 21 Kontrak Karya yang dilanggar oleh Freeport, Freeport juga telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 Kontrak karya yang mengharuskan Freeport untuk tunduk dan patuh terhadap undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia, namun setelah ada peraturan perubahan status menjadi IUPK Freeport secara tegas menolak dan mengancam akan menggugat Indonesia. Hal ini secara nyata telah membuktikan bahwa Freeport tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia dapat mengajukan bukti-bukti konkret terhadap tindakan Freeport selama ini yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban maupun pemulihan seperti yang tertuang dalam kontrak karya. Seperti kerusakan lingkungan (tercemarnya sungai, air dan rusaknya hutan) dikarenakan dampak penambangan, Penguasaan lahan yang mengabaikan masyarakat/suku asli atau penduduk setempat hingga pelanggaran-pelanggaran atas Hak Asasi Manusia di Papua, belum lagi kesejahteraan tenaga kerja asli Indonesia di freeport yang tidak dipenuhi hak-haknya secara utuh dan sesuai hukum, padahal Freeport berkomitmen penuh dalam menjaga keutuhan pelaksanaan HAM, namun tidak tercermin dalam tindakan dan pelaksanaannya.

Namun penting untuk diperhitungkan oleh pemerintah, ketika Arbitrase dimulai apabila pemerintah berpegang teguh terhadap Kontrak Karya maka besar kemungkinan Indonesia menang, namun melihat bahwa perkara arbitrase  tidak hanya berdasarkan kertas hitam di atas putih saja maka perlu diperhatikan aspek-aspek lain yang dapat mendukung Indonesia.

Copyright © 2017 kanalhukum.id All Right Reserved

Perjanjian perkawinan (pra nikah) telah diatur secara eksplisit dalam Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, meskipun sudah diatur oleh undang-undang, mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap tabu perjanjian perkawinan. Karena inti dari pada perjanjian perkawinan ialah perjanjian antara calon suami-istri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah.


Dalam arti, isinya terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal lain di luar itu, misalnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Karena untuk diketahui, perjanjian perkawinan yang mengatur diluar harta perkawinan adalah tidak sah.


Sebelum membahas panjang lebar tentang perjanjian perkawinan, alangkah baiknya kita mengetahui arti  definisi dari pada “perkawinan” menurut  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut ini undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, antara lain :

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sedangkan perkawinan menurut KUHPerdata sendiri tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.

Pengertian perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) disini dijelaskan dalam pasal 2-3 kompilasi Hukum Islam menyatakan : Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah, dan rahmah.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung 3 aspek yaitu :

  • Aspek Agama

Bahwa menurut ajaran islam perkawinan itu tudak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri dengan mempergunakan nama Tuhan.

  • Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti penting, karena perkawinan bagi kaum wanita akan memberikan kedudukan tinggi karena sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum.

  • Aspek Hukum

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Ketentuan  Mengenai Perjanjian  Perkawinan Yang  Terdapat  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), dan KUHPerdata

Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum, perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) berisi tentang  pengaturan  harta  kekayaan  calon  suami  istri.  Pada  prinsipnya  pengertian   perjanjian   perkawinan   itu   sama   dengan   perjanjian   pada   umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur  harta  kekayaan  pribadi  masing-masing  yang  dibuat  menjelang  perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  diatur  dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut :

Ayat (1) :  Pada   waktu   atau   sebelum   perkawinan   dilangsungkan,   kedua   pihak   atas   persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4) : Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak  merugikan pihak ketiga.

Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat   diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum  mengenai  harta  kekayaan  mengenai  kedua  belah  pihak, dalam mana satu pihak berjanji  untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat  oleh calon  suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45  samapai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal  45 KHI menyatakan  bahwa  “kedua  calon  mempelai  dapat  mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1.Ta’lik talak.

2.Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.  Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 UUP dinyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  perjanjian”  dalam Pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas  ditegaskan bahwa perjanjian  perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak  bertentangan dengan hukum Islam. 

Dari uraian di atas dapat  disimpulkan  bahwa “perjanjian  perkawinan” menurut KHI bukan hanya  terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap  harta bersama   yaitu perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah, perjanjian  tersebut  dibuat  oleh  calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing   selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan  perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau  harta syarikat tidak boleh  menghilangkan  kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami  untuk memenui kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI dianggap tetap terjadi  pemisahan harta bersama  atau harta syarikat dengan kewajiban suami  tetap menanggung  biaya kebutuhan rumah tangga. 

Perjanjian Perkawinan Dalam KUHPerdata

Pada Bab VII  KUH Perdata (BW) pasal 147 tentang perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

Yang artinya dalam hal ini perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 147). Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

  1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
  2. Untuk adanya kepastian hukum.
  3. Sebagai salah satunya alat bukti yang sah.
  4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.


Dengan demikian sepanjang mengenai percampuran harta didalam perkawinan dirasa cukup jelas, akan tetapi apabila terjadi perceraian dijelaskan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya maasing-masing.


Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut, dan Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. 

PT Semen Indonesia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya (PK-2) kepada Mahkamah Agung atas pembatalan izin lingkungan operasional pabrik di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. PT. Semen Indonesia mengajukan PK-ke 2 atas Putusan terdahulu yaitu Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia. Tentunya pengajuan peninjauan kembali yang ke-2 ini telah bertentangan dengan prinsip hukum di Indonesia, dimana upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan sekali saja, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keefektifan lembaga peradilan dalam penyelesaian suatu perkara. 



Semen Indonesia mengajukan PK Ke-2 berdasarkan atas Putusan PN Gresik Nomor 05/Pdt G/2017/PN Gsk. Putusan tersebut merupakan putusan atas gugatan yang diajukan dua warga, yaitu Pramono Setyo Mustiko dan Agus Sugiharto. Keduanya meminta kepada PN Gresik untuk mengeluarkan penetapan bahwa izin Gubernur Jawa Tengah tentang pabrik semen di Kendeng sah dan legal. Gugatan tersebut diatas diajukan oleh kedua warga Negara tersebut setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang diajukan oleh warga kendeng yang menentang pembangunan pabrik semen, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah menyatakan bahwa izin pembangunan pabrik semen tersebut tidak sah.

Pengaturan Hukum Bukti Baru Dalam Kerangka Peninjauan Kembali (NOVUM)

Untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dalam perkara perdata, syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut Novum. Penemuan bukti baru (novum) dalam perkara perdata dijelaskan dengan ditemukannya novum yang disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata yang terdapat dalam Pasal 67 huruf (b) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009.

Pasal 67 UU Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

  1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 



Novum secara hukum sebenarnya suatu fakta, dan fakta mestilah melekat pada suatu alat bukti. Alat bukti tersebut menurut Pasal 67 huruf (b) UU MA tadi, berupa alat bukti surat. Suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, yang dimaksud novum (surat bukti yang bersifat menentukan) menurut Pasal 67 huruf (b) tersebut adalah bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau yang sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pertama sebelum perkara itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut. Kedua, namun fakta yang sudah ada dalam suatu surat itu belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus; Ketiga, apabila diajukan dan diperiksa dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.

Sehingga dalam hal ini, novum merupakan keadaan baru yang ditemukan setelah dijatuhkannya putusan pertama. Sehingga, dengan ditemukan keadaan barunya itu, putusan berikutnya kemungkinan akan berubah. Bisa saja tergugat dinyatakan tidak bersalah, gugatan tidak dapat diterima atau dihukum lebih rendah.

Apabila PT. Semen Indonesia mengajukan PK Ke-2 atas dasar putusan pengadilan tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar dikarenakan hal tersebut bukanlah termasuk dalam bukti baru ataupun novum, hal ini dikarenakan pada sidang-sidang sebelumnya putusan pengadilan tersebut tidak memiliki relevansi maupun hubungan hukum di dalam persidangan ketika perkara tersebut diperiksa, dengan catatan bahwa Novum tidak boleh lahir setelah dia divonis, tetapi Novum itu bukti yang sudah ada saat diadili tapi tidak ditemukan.

Selain itu mengacu terhadap SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Poin 2 (dua) SEMA tersebut menyatakan: "Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkara tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung".

Kita pahami bersama bahwa Putusan terdahulu yaitu Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia merupakan perkara tata usaha Negara, bukanlah perkara perdata maupun pidana seperti yang telah dijelaskan dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009, sehingga tentunya peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Semen Indonesia tersebut sangat tidak berlandaskan hukum yang berlaku dan mengancam tatanan hukum yang sudah ada.

Pengajuan Perkara Telah Bertentangan Dengan Azas Nebis In Idem

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem telah menjelaskan secara jelas dan definitif terkait perkara Nebis in idem sebagai berikut:

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai denga tingkat kasasi baik dari lingkuangan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tesebut. Agar azas “nebis in idem”dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

  1. Proses di Pengadilan yang sama
  2. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
  3. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  4. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
  5. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan
  6. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
  7. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem.

                   III.            Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

  1. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem.

Apabila pengajuan PK yang kedua ini diajukan, maka telah melanggar prinsip Nebis in idem, dikarenkan sebelumnya telah terdapat putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia.