|
-
Mei 09th, 2017
Jokowi Perintahkan Menteri ATR/Kepala BPN Keluarkan 5 juta Sertifikat Tahun Ini Guna Cegah Sengketa
(TANAH LAUT – KANAL HUKUM) – Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia. Sebab, saat ini masih sangat banyak masyarakat yang belum memiliki pengakuan atas tanah yang mereka punyai.Hal itu disampaikan Jokowi, usai memberikan hak kelola hutan desa dan hutan kemasyarakatan di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin.Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.340 penerima di Provinsi Kalimantan Selatan, di Taman Wisata Labirin BP3T Pelaihari, Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah… -
Mei 08th, 2017
KLHK Bangun Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Gambut
(JAKARTA - KANAL HUKUM) – Implementasi kebijakan perlindungan pengelolaan kawasan gambut oleh para stakeholder diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga ekosistem gambut dari kerusakan lingkungan dan ancaman kebakaran. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewakili Menteri LHK, dalam mengawali Sosialisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bagi Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut di Jakarta (05/05/2017).Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bertujuan untuk memperkuat peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 71 Tahun 2014.“Dalam PP No. 57 Tahun 2016, sudah dijelaskan bagaimana pengelolaan kawasan gambut yang harus dipatuhi… -
Mei 05th, 2017
Kelanjutan Pebentukan Holding BUMN, Pemerintah Tunggu Putusan MA
(JAKARTA – KANAL HUKUM) - Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi (judicial review) mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 ke Mahkamah Agung sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni pada PP Nomor 44 Tahun 2005. "Tinggal legalitas karena ada judicial review, ya tunggu saja. Daripada nanti dibilang yang mendasari holdingnya, PP-nya salah kan," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemkeu Sonny Loho di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/5). Sonny mengatakan, pihaknya telah mengirimkan berkas jawaban pada MA untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan keputusan dari MA. "Jadi kelihatannya posisinya…